iNews Padang – Cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sumatera Barat hingga kini belum sepenuhnya tercapai. BPJS Kesehatan mencatat masih dibutuhkan tambahan sebanyak 432.497 peserta aktif agar target kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Ranah Minang dapat terpenuhi secara menyeluruh.
Tak hanya dari sisi jumlah peserta, BPJS Kesehatan juga mengungkap kebutuhan anggaran iuran yang diperkirakan mencapai Rp16,3 miliar per bulan untuk menutup kekurangan kepesertaan tersebut. Angka ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Target UHC dan Tantangan Kepesertaan
UHC merupakan kondisi di mana minimal 95 persen penduduk telah terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski sebagian besar kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah menunjukkan progres signifikan, secara agregat provinsi masih belum memenuhi ambang batas yang ditetapkan.
BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada pendaftaran peserta baru, tetapi juga menjaga status kepesertaan tetap aktif, terutama bagi peserta mandiri yang rentan menunggak iuran.
“Jumlah peserta memang besar, namun yang aktif dan rutin membayar iuran masih perlu ditingkatkan,” ungkap perwakilan BPJS Kesehatan.
Kebutuhan Tambahan 432 Ribu Peserta Aktif
Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa untuk mencapai target UHC, Sumatera Barat memerlukan tambahan 432.497 peserta aktif. Penambahan ini diharapkan dapat diperoleh melalui berbagai skema, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat dan daerah, maupun peserta mandiri.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat yang belum terdaftar, khususnya kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu.
Baca juga: 1.020 Jamaah Umrah Asal Sumbar Tertahan di Arab Saudi Imbas Serangan AS-Israel ke Iran
Beban Anggaran Rp16,3 Miliar per Bulan
Selain persoalan jumlah peserta, aspek pembiayaan juga menjadi perhatian. Untuk mengakomodasi tambahan kepesertaan tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp16,3 miliar setiap bulan. Anggaran ini mencakup pembayaran iuran peserta yang didaftarkan melalui skema bantuan pemerintah.
BPJS Kesehatan menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan, tanpa mengganggu stabilitas anggaran daerah.
Dorong Kolaborasi Pemerintah Daerah
BPJS Kesehatan mendorong pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dinas kesehatan dan dinas sosial, guna mempercepat pencapaian UHC. Langkah strategis seperti pemutakhiran data kependudukan, integrasi data kesejahteraan sosial, serta sosialisasi kepada masyarakat dinilai sangat penting.
Selain itu, edukasi kepada peserta mandiri agar disiplin membayar iuran juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepesertaan tetap aktif.
Harapan Layanan Kesehatan Lebih Merata
Pencapaian UHC bukan sekadar memenuhi target angka, tetapi memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak tanpa terkendala biaya. Dengan tambahan ratusan ribu peserta aktif, diharapkan semakin banyak warga yang terlindungi dalam program JKN.
BPJS Kesehatan optimistis dengan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan masyarakat, target UHC di Sumatera Barat dapat segera tercapai.
“UHC adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, kita yakin seluruh masyarakat Sumbar dapat menikmati jaminan kesehatan secara menyeluruh,” tutup perwakilan BPJS Kesehatan.
