iNews Padang – Kementerian Agama (Kemenag) wilayah Sumatera Barat resmi melantik sejumlah pejabat administrator baru sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi. Pelantikan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang keagamaan.
Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat serta pegawai di lingkungan Kemenag Sumbar.
Integritas Jadi Kunci Utama
Dalam sambutannya, Mustafa menegaskan bahwa integritas merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh setiap pejabat. Ia mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.
“Integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat akan sulit dibangun,” tegasnya.
Baca juga: Mahyeldi Soroti Kemandirian Fiskal di Hari Otonomi Daerah 2026, Ini Dampaknya bagi Warga
Profesionalisme dalam Pelayanan Publik
Selain integritas, Mustafa juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu bekerja secara maksimal, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kemampuan dalam mengelola tugas dan mengambil keputusan secara tepat juga menjadi bagian dari profesionalisme yang harus terus ditingkatkan.
Dorong Inovasi dan Kinerja Optimal
Para pejabat yang dilantik diharapkan tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Kemenag Sumbar mendorong adanya terobosan baru yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Evaluasi kinerja juga akan dilakukan secara berkala untuk memastikan target organisasi dapat tercapai.
Komitmen Tingkatkan Pelayanan Keagamaan
Melalui pelantikan ini, Kemenag Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang keagamaan. Dengan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan terpercaya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
